Diperiksa KPK, Sutan Ditanya soal Pengawasan dan Anggaran Kementerian ESDM

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Sutan Bhatoegana, mengaku diajukan belasan pertanyaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Substansi pertanyaan di antaranya ialah mengenai anggaran di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sutan diperiksa KPK sebagai saksi bagi mantan Menteri ESDM Jero Wacik, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.

"Ya, itu yang ditanyakan kepada saya. Saya jawab hampir sama kayak kemarin," kata Sutan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Namun, Sutan tidak mengungkapkan kepada wartawan lebih jauh mengenai anggaran Kementerian ESDM yang ditanyakan kepadanya. Mengenai APBN-Perubahan di Kementerian ESDM, Sutan mengatakan bahwa anggaran Kementerian ESDM justru dikurangi dalam APBN-P.

Dia membantah ada penambahan anggaran untuk Kementerian ESDM melalui APBN-P yang dibahas bersama dengan DPR. Sutan juga mengaku tidak ada permintaan tambahan dana operasional menteri (DOM) di Kementerian ESDM.

"APBN Perubahan itu bukan menambah anggaran, itu ngurangin anggaran. Enggak ada ke sana, enggak ada ke sana," lanjut Sutan.

Selain masalah anggaran, Sutan mengaku diajukan pertanyaan seputar fungsi pengawasannya selaku anggota Komisi VII DPR yang bermitra dengan Kementerian ESDM. Menurut Sutan, kinerja Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Jero selama ini wajar tanpa syarat. Sutan mengaku tidak tahu mengenai dugaan pemerasan yang menjerat Jero.

"Kan kinerjanya bagus, makanya wajar tanpa syarat," kata politisi Partai Demokrat itu.

KPK menetapkan Jero sebagai tersangka sejak 2 September 2014. Selama menjadi Menteri ESDM, Jero melalui Waryono Karno, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, dan bawahannya yang lain, diduga memeras sejumlah rekanan pengadaan di kementerian tersebut.

Terhitung sejak tahun 2011 hingga 2013, total uang yang diperoleh Jero dari pemerasan itu mencapai Rp 9,9 miliar. Menurut KPK, uang yang diterima Jero diduga digunakan untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk pencitraan di hadapan Presiden SBY.

Kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Jero ini merupakan hasil pengembangan kasus suap yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Melalui pengembangan kasus Rudi, KPK juga menetapkan Sutan sebagai tersangka. Sutan diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan APBN-P di Kementerian ESDM.