Kubu Suryadharma Tuding PPP Dimanfaatkan oleh Kadernya Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Suryadharma Ali, Syaifullah Tamliha, menengarai ada intrik politik tertentu yang memicu kembali pecahnya tubuh PPP. Ia menyebutkan, intrik itu bermula dari kekecewaan Sekjen PPP Romahurmuziy atau Romi karena merasa tak didukung oleh Suryadharma untuk menjadi pimpinan DPR.

Tamliha mengatakan, Romi sempat mengirim pesan (SMS) kepada Suryadharma agar dirinya ditunjuk sebagai calon pimpinan DPR. Pesan tersebut dikirimkan Romi beberapa hari sebelum digelarnya Rapat Pengurus Harian DPP PPP di kantor DPP PPP, Selasa (9/9/2014) malam.

"Kemudian Ketum (Suryadharma) menginginkan permintaan itu dibicarakan dulu di dalam rapat. Tapi dia (Romi) menilai Suryadharma menjalankan standar ganda," kata Tamliha di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Standar ganda yang dimaksud adalah tidak adanya proses rapat pengurus ketika Suryadharma menunjuk Dimyati Natakusumah sebagai pengganti Lukman Hakim yang mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR karena menjadi Menteri Agama. "Lantas dia (Romi) kecewa. Dia pecatlah Pak Ketua Umum (PPP)," ujar Tamliha.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, Rapat Pengurus Harian DPP PPP di kantor DPP PPP pada Selasa malam lalu hanya akal-akalan Romi agar dapat menjalankan intrik politiknya. Undangan rapat itu hanya ditandatangani oleh Romi dan agenda rapatnya adalah evaluasi hasil pemilu, orientasi calon anggota legislatif terpilih, dan pembentukan panitia muktamar.

"Tidak ada agenda pemberhentian Suryadharma, tapi baru agenda pertama sudah dibelokin," ucapnya.

Menurut Tamliha, Romi ingin mendapat keuntungan ganda dengan memanfaatkan PPP. Pertama, kata Tamliha, Romi ingin mendapat kursi pimpinan DPR dengan cara memanfaatkan posisi PPP di Koalisi Merah Putih. Sesuai UU MD3 dan peraturan tata tertib tentang DPR, pimpinan DPR dipilih melalui sistem paket dan berlaku untuk lima tahun. Setelah dipastikan dapat kursi pimpinan DPR, Romi akan membawa PPP dalam barisan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tamliha menuding Romi berusaha menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) PPP untuk menyusun kepengurusan baru yang didominasi oleh elite PPP yang berseberangan dengan Suryadharma.

Tamliha menantang kubu Romi untuk menyelesaikan masalah ini di forum muktamar. Muktamar merupakan forum tertinggi di PPP yang memiliki wewenang untuk menyusun kepengurusan baru. "Daripada bergejolak terus, lebih baik kita tantang selesaikan di muktamar. Kenapa dia tidak berani, padahal Pak Suryadharma bersedia dan tak akan maju lagi sebagai calon ketua umum PPP," ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kompas.com masih berupaya menghubungi Romi untuk mengonfirmasi hal ini.