Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MPR Tiongkok Minta Saran SBY Soal Penanganan ISIS

Kompas.com - 16/09/2014, 23:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Wakil Ketua MPR dari Tiongkok, Wang Jiarui di kantor presiden, Selasa (16/9/2014). Dari pertemuan itu, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan Jiarui banyak mendengar masukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penanganan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Pembahasan lainnya bertukar pikiran dan mengdengarkan kajian Presiden bagaimana melihat fenomena ISIS, misalnya, bagaimana masalah-masalah seperti ini tentunya tidak bisa ditangani melalui cara-cara kekerasan semata atau military approach semata tapi memerlukan penanganan komperhensif," ujar Faiz di Kantor Presiden, Selasa (16/9/2014).

Jiarui, kata dia, ingin mendengarkan posisi Indonesia sebagai negara mayoritas Islam sehingga dianggap berkompeten memberikan pandangan terkait kasus ISIS. Hal lainnya yang dibahas adalah konflik Laut Cina Selatan serta kerja sama bilateral antara Tiongkok dan Indonesia.

"Yang bisa saya simpulkan dari mereka adalah Indonesia penting untuk kemajuan tidak hanya untuk Tiongkok tapi juga untuk kemajuan kawasan. Jadi keberhasilan pemerintah Indonesia dalam 10 tahun terakhir dalam membangun ekonomi, membangun stabilitas, dicatat oleh mereka sebagai prestasi yang sangat menonjol," kata Faiz.

Jiarui pun berharap agar kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok bisa terus berlanjut dalam masa pemerintahan baru nantinya. "Mereka mengambil manfaat dari kerja sama bilateral ini dan diharapkan bisa terus berlanjut di pemerintahan akan datang," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com