Jokowi Dinilai Gagal Rampingkan Kabinet karena Tekanan Parpol, Megawati, dan JK

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pengamat (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai, presiden terpilih Joko Widodo telah gagal membentuk kabinet ramping sesuai keinginannya sejak awal. Menurut dia, hal itu disebabkan tekanan dari parpol pendukung, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, hingga wakil presiden terpilih Jusuf Kalla.

"Kita saksikan pengumuman Jokowi tadi malam, beliau ingin kabinet ramping, tetapi tantangan terlalu besar. Beliau menghadapi parpol di internalnya, Ketua Umum PDI-P, dan senior wakilnya. Wakil, tetapi senior," kata Syamsuddin dalam seminar mengenai Revolusi Mental, di Gedung LIPI, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).

Syamsuddin menyayangkan sikap Jokowi yang seolah tersandera dengan orang-orang di sekitarnya. Jokowi seharusnya lebih mementingkan rakyat yang telah memilihnya secara langsung dibandingkan tokoh-tokoh yang ada di sekelilingnya.

"Karena tiga hal ini, format kabinet dari segi jumlah saja tidak berubah (34 kementerian, sama seperti Kabinet Indonesia Bersatu II)," ujarnya.

Meski demikian, Syamsuddin mengapresiasi langkah Jokowi yang menghapus jabatan wakil menteri, kecuali di Kementerian Luar Negeri. Menurut dia, langkah tersebut merupakan sebuah terobosan dan dapat menghemat anggaran negara.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.

Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian.

Menurut Jokowi, pemerintahannya akan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci mengenai nama kementerian koordinator dan kementerian teknis lain.