"Jokowi Hanya Berwacana Restrukturisasi Kabinet, Praktiknya Nol Besar"

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dinilai gagal dalam menyusun kabinet yang ramping dan tidak tumpang tindih. Penilaian tersebut mengacu pada postur kabinet Jokowi yang berjumlah 34 kementerian, dengan 16 menteri akan berasal dari partai politik.

"Janji Jokowi untuk merampingkan kabinet atau restrukturisasi postur kabinet dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yang diharapkan menghindarkan tumpang tindih kewenangan kementerian, akhirnya gagal. Jokowi hanya berhasil di tingkat wacana, tetapi praktiknya nol besar," kata pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, kepada Kompas.com, Selasa (16/9/2014) siang.

Kegagalan ini, kata Pangi, tak bisa dilepaskan dari orang-orang yang ada di sekitar Jokowi. Dia mencurigai, elite parpol pendukung hingga wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mempunyai kepentingan terhadap jatah kursi menteri untuk parpol.

"Kita sama-sama tahu, JK dari awal kan enggak menginginkan restrukturisasi postur kabinet. Padahal, publik sudah berharap Jokowi mampu melakukan lompatan yang dahsyat dibandingkan dengan kabinet sebelumnya," ujar peneliti Nusantara Institute ini.

"Saya sendiri sudah berharap gebrakan dan sepak terjang Jokowi merampingkan kabinet sampai 27 kementerian. Namun, wacana itu dinodai oleh kepentingan elite itu sendiri," tambahnya.

Pangi berharap, janji Jokowi yang mewajibkan anggota parpol melepas jabatannya benar-benar dapat diterapkan. Dengan melepaskan jabatan struktural, Pangi meyakini, setidaknya kinerja anggota parpol akan lebih maksimal.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.

Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian.

Menurut Jokowi, pemerintahannya akan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator. Namun, ia tidak menyebutkan nama kementerian koordinator dan kementerian teknis lain secara rinci.

Ia menambahkan, masih ada jabatan wakil menteri, terutama di Kementerian Luar Negeri. Adapun nama-nama kementerian akan diumumkan lain waktu.