Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Sebut Para Pelengsernya Incar Kursi Menteri

Kompas.com - 12/09/2014, 22:19 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Suryadharma Ali menuding kubu yang melengserkannya dari kursi Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ingin membawa partai ini keluar dari barisan Koalisi Merah Putih. Motivasinya, kata Suryadharma, mendapatkan kursi menteri dengan merapat ke barisan koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kubu yang dimaksud Suryadharma adalah Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi, Suharso Manoarfa, Lukman Hakim Saifuddin, dan Sekretaris Jenderal Romahurmuziy. Empat nama ini masuk dalam daftar pengurus harian yang dipecat Suryadharma.

"Ini karena ada kemungkinan ingin membawa PPP merapat ke tempat yang lain (Jokowi-JK) dalam rangka ingin jabatan menteri," kata Suryadharma di DPP PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014).

Menurut dia, pertentangan di internal PPP sudah lama terjadi. Ia menyebut, awalnya, Romahurmuziy alias Romy menyalahkan langkah Suryadharma yang membawa PPP bergabung dalam Koalisi Merah Putih karena dianggap bertentangan dengan hasil rapat pimpinan nasional. 

Sebelumnya diberitakan, pada 9 September lalu, DPP PPP memutuskan memberhentikan Suryadharma dari jabatan ketua umum dan menetapkan Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas (plt). Suryadharma diberhentikan dengan alasan, statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi telah menjatuhkan partai.

Suryadharma pun melakukan perlawanan dengan memecat orang-orang yang telah melengserkannya. Ia menganggap pemecatannya menyalahi ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Pemberhentian saya adalah perbuatan yang ilegal, tak sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Suryadharma.

Suryadharma menyebut empat nama yang ia pecat, yaitu tiga wakil ketua umum PPP, yakni Emron Pangkapi, Suharso Manoarfa, dan Lukman Hakim Saifuddin; serta Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy. Keempatnya, kata Suryadharma, dipecat dari posisi pengurus harian DPP PPP.

"Saudara Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saifuddin, dan Romahurmuziy telah nyata-nyata melakukan pelanggaran berat terhadap AD/ART partai sehingga perlu diambil tindakan berupa pemberhentian dari keanggotaan partai," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com