Tolak Pilkada lewat DPRD, Wali Kota Bogor Siap Dapat Sanksi dari PAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Bogor Bima Arya mendukung pemilu kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. Dia mengaku siap mendapatkan sanksi dari partainya, Partai Amanat Nasional, yang mendukung pilkada melalui DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada.

"Kalau partai mau memberikan sanksi karena saya berbeda pendapat, ya harus siap," kata Bima Arya seusai bertemu dengan para bupati dan wali kota untuk membahas RUU Pilkada di Jakarta, Kamis (11/9/2014) siang.

Dalam pertemuan itu, hadir bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Mereka sepakat untuk menolak pilkada melalui DPRD yang diusulkan Koalisi Merah Putih. (Baca: Bupati dan Wali Kota Tolak Usulan Koalisi Merah Putih Pilkada lewat DPRD)

"Saya mendukung teman-teman kepala daerah ini untuk berjuang sampai betul-betul keputusan ini dijalankan, jangan sampai mundur lagilah ke masa di mana pemilihan itu merampas serta mengebiri hak-hak warga atau rakyat," ujar Bima Arya.

Selain berjuang meyakinkan teman-teman sesama kepala daerah, Bima Arya juga mengaku akan meyakinkan para elite di PAN. Dia akan mencoba memberikan pandangannya sehingga partainya bisa mengerti efek buruk pilkada melalui DPRD. (Baca: PAN Tak Permasalahkan Kadernya yang Tolak Pilkada lewat DPRD)

"Saya akan terus berjuang agar partai pun bisa memahami betapa pentingnya persoalan ini. Yang pasti saya pendiri PAN, saya menjadi wali kota karena PAN dan sekali matahari tetap matahari, tidak akan saya keluar dari partai. Kita lihatlah bagaimana dinamika partai selanjutnya," ujarnya.

RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah salah satu isu yang menjadi sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD.