Usulan Menjual Pesawat Kepresidenan Dianggap Hanya Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menganggap usulan untuk menjual pesawat kepresidenan hanya sebuah pencitraan. Menurut Sebastian, dengan menjual pesawat kepresidenan pun, hal itu tidak akan bisa menutup beban APBN yang luar biasa.

"Tidak perlu lagi buat wacana yang terkesan pencitraan," ujar Sebastian seusai menghadiri sebuah diskusi di Resto Dapur Selera, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2014).

Sebastian menuturkan, fokus Jokowi saat ini adalah membangun pemerintahan yang kuat untuk lima tahun mendatang. Jokowi tidak perlu mempersoalkan pesawat kepresidenan yang sudah ada saat ini.

"Kita sudah punya pesawat kepresidenan. Kalau itu sudah efisien, tidak usah beli pesawat baru," ucap Sebastian.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengaku akan mengusulkan kepada presiden terpilih Jokowi untuk menjual pesawat kepresidenan yang pengadaannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Usulan itu dianggap untuk menghemat anggaran operasional.

"Harus ada efisiensi perjalanan dinas pemerintah. Saya mau mengusulkan kepada Pak Jokowi supaya pesawat presiden dijual. Sekarang ini nggak bisa jika pemimpin menyuruh orang untuk sederhana, tetapi dia tidak memberikan contoh," kata Maruarar di Jakarta, Senin (1/9/2014), seperti dikutip Antara.

Pernyataan Maruarar itu terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan ramai diperbincangkan, sekaligus menjawab isu perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Ara, sapaan akrab Maruarar, menilai bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi harus menjadi opsi terakhir.

Dia menekankan pemerintahan ke depan harus dapat melakukan efisiensi dengan meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri sementara waktu, kecuali yang menyangkut soal perbatasan negara.

"Perjalanan dinas ini ada pemborosan beberapa triliun rupiah dalam setahun," kata dia.