Program Bantuan Langsung Akan Dipertahankan dalam Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com — Program bantuan langsung ke masyarakat yang kini dijalankan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono diperkirakan akan tetap dipertahankan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Akan tetapi, pemerintah akan lebih selektif dalam menentukan masyarakat yang menjadi sasaran program itu.

Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi Andi Widjajanto menuturkan, saat ini tim tengah menyusun sejumlah metode agar proses penyaluran bantuan langsung tersebut dapat berjalan lancar.

"Mas Anis (Anis Baswedan) lagi memetakan cara baru bantuan langsung ke masyarakat yang betul-betul tepat sasaran," kata Andi di Kantor Transisi, Selasa (2/9/2014).

Selain program itu, Andi mengatakan, tim telah menyusun sejumlah program yang dinilai mampu untuk menanggulangi berbagai macam persoalan kesejahteraan masyarakat, antara lain Kartu Indonesia Sehat, BPJS, serta sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Khusus untuk sinkronisasi itu, kata Andi, salah satu program kerja Jokowi yang dijanjikan pada saat kampanye Pilpres 2014 lalu adalah membangun 5.000 pasar tradisional. Pewujudannya memerlukan sinergi kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Pak Jokowi dulu mulai (kampanye) di Papua. Supaya hasil produksi pertanian dan perkebunan dapat langsung dipasarkan dengan layak (maka pasar tradisional dibangun)," ujarnya.