Presiden SBY Berharap Jokowi Jaga Hubungan Baik dengan Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuo Fukuda di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/9/2014). Di dalam pertemuan itu, dibahas harapan hubungan dua negara bisa berlanjut dalam pemerintahan mendatang.

Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan, Fukuda yang merupakan Kepala Japan-Indonesia Association (Japinda) menyinggung persahabatan yang telah terjalin selama ini antardua negara.

Di sisi lain, Presiden SBY menganggap hubungan Jepang-Indonesia sangat konstruktif karena negara Sakura itu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

"Presiden percaya bahwa pemerintahan yang akan datang tetap menjaga hubungan yang telah tercipta selama ini. Pada pertemuan Presiden beberapa waktu lalu dengan Joko Widodo, Presiden SBY juga menyampaikan kepada presiden terpilih bahwa hubungan baik dengan Jepang itu penting dan agar terus bisa ditingkatkan. Dan Jokowi satu pandangan dengan Presiden," kata Julian.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar. Dia menjelaskan Fukuda juga sempat menanyakan soal hubungan Indonesia-Jepang selama proses transisi pemerintahan.

Presiden SBY menjelaskan pemerintahan mendatang juga memiliki komitmen yang sama menjaga hubungan Indonesia-Jepang. Terkait investasi yang ditanamkan perusahaan-perusahaan Jepang, menurut Mahendra, Jepang memang berperan cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Namun, untuk semester I 2014, Mahendra mengatakan, nilai investasi Jepang turun dengan jumlah sekitar1,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 175 triliun.

"Karena sebagian besar investasi di sektor otomatif Jepang yang memasang investasi dilakukan sekali 5 tahunan itu secara besar-besaran terjadi tahun lalu sehingga tahun ini nggak sebesar itu lagi," kata dia.

Untuk ke depan, Mahendra menyatakan, Jepang sudah berkomitmen untuk melakukan investasi di sektor hilir. Pemerintah Jepang hanya berharap adanya kepastian hukum.

"Kuncinya adalah konsistensi dan ketegasan dalam kita melakukan kebijakan," kata dia.