Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabinet Jokowi-JK Tak Akan Lebih dari 34 Menteri

Kompas.com - 30/08/2014, 16:56 WIB


SOLO, KOMPAS.com — Jumlah menteri yang duduk di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendatang tidak akan lebih dari 34 menteri seperti yang ada pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

"Jumlah menteri yang akan membantu pemerintahan Jokowi-JK tidak akan lebih dari 34, dan ini sesuai janjinya untuk merampingkan birokrasi," kata salah seorang tim anggota penyusunan kabinet Jokowi-JK, Prof Sofian Effendi, dalam Seminar Nasional dan Pleno Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Sabtu (30/8/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Kabinet pemerintahan Jokowi-JK nantinya akan ada tiga menteri koordinator (menko). Ada wacana perubahan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang pendidikan tinggi, inovasi, dan iptek akan keluar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Ya, kementerian pendidikan tinggi, inovasi, dan iptek dijadikan kementerian sendiri, itu sudah ada respons. Ini bocoran yang kami sampaikan," kata Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Sofian Effendi dalam kesempatan ini juga mengatakan bahwa tantangan pemerintahan Jokowi-JK ke depan juga cukup berat dengan anggaran APBN sebesar Rp 1.800 triliun dan 47 persennya untuk membayar utang. Kalau dihitung semuanya, maka jumlahnya masih minus Rp 27 triliun.

"Ini pengalaman pahit karena anggaran yang ada itu sebagian besar untuk membayar utang, dan kondisi keuangan kita itu tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com