Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Minta Masyarakat Kawal Program Jokowi-JK

Kompas.com - 30/08/2014, 16:40 WIB


BALI, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Bali yang telah memberi dukungan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla sehingga terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.

"Mari dukung pak Jokowi-JK menjadi presiden. Mari kawal program-program pembangunan agar berjalan lancar. Presiden Jokowi-JK adalah presiden kita," kata Megawati dalam acara "Syukuran Kemenangan Capres-Cawapres Jokowi-JK" di Sanur, Bali, Sabtu (30/8/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memberikan penghargaan kepada para relawan pendukungnya di Bali atas kerja kerasnya selama Pilpres 2014. Saat Pilpres lalu, Jokowi-JK memperoleh 1.535.110 suara (71,42 persen) di Bali. Adapun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya 614.241 (28,58 persen). (baca: Tiga Kali Diingatkan Megawati, Jokowi Penuhi Janji ke Bali)

Koordinator Koalisi Bhinneka Tunggal Ika (KBTI) Wayan Sudirta mengucapkan terimakasih kepada Jokowi-JK.

"Terimakasih Pak Jokowi dan Ibu Mega telah hadir di Bali. KBTI sepakat tidak bubar setelah Pilpres, dan semampu kami terus mengerjakan apa yang bisa untuk membantu Jokowi-JK. Ketika kemenangan Jokowi-JK dimohon ke Mahkamah Konstitusi, pembukaan kotak suara oleh KPU dipersoalkan, KBTI dibantu narasumber yang ahli hukum, membantu memberi kajian bahwa tindakan KPU itu benar dan sah. Syukur, Putusan MK soal pembukaan kotak suara, sejalan masukan kami," katanya.

Sudirta mengatakan, kemenangan pilpres bukanlah akhir. Konstelasi politik dalam bentuk apapun tetap harus diwaspadai. Termasuk kemungkinan diganjalnya pengunduran diri Jokowi di DPRD DKI Jakarta serta dihadangnya proses pelantikan Jokowi-JK di MPR.

"Realitas politik memang seperti itu. Namun, dibantu sejumlah narasumber yang ahli, kami bersama relawan KBTI telah memiliki konsep dan kajian hukum bagaimana mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut," kata Sudirta.

Menyangkut aspirasi kuat di masyarakat agar mafia dan korupsi diberantas, KBTI menyodorkan konsep pembaharuan di Kejaksaan guna mendukung KPK untuk percepatan pemberantasan korupsi.

"Kejaksaan perlu diperkuat agar sesuai program Revolusi Mental melalui revitalisasi dengan memfungsikan Kejaksaan Negeri sebagai ujung tombak penanganan kasus, Kejaksaan Agung fokus melakukan pembinaan, Kejaksaan Tinggi melakukan supervisi. Tentunya dengan anggaran yang dicukupi," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com