Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumpa Pers Bersama, SBY dan Jokowi Kompak Tak Singgung Kenaikan BBM

Kompas.com - 27/08/2014, 23:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


NUSA DUA, KOMPAS.com – Setelah sebelumnya wacana pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diramaikan dengan agenda pembahasan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), nyatanya dalam jumpa pers kedua tokoh itu di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam ini isu kenaikan harga BBM sama sekali tidak disinggung. Presiden SBY dan Jokowi kompak tak sekali pun menyebut kata “BBM”.

Presiden SBY mengaku pertemuannya dengan Jokowi membahas RAPBN 2015 dan APBN-P 2014. Namun, tidak ada penjelasan lebih spesifik terkait pokok-pokok pembicaran dalam RAPBN 2015 itu.

“Kami juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program pemerintah yang tengah dijalankan, termasuk RAPBN 2015, dan juga APBN Perubahan 2014 ini,” ujar Presiden SBY dalam jumpa pers bersama dengan Jokowi di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014).

Presiden dan juga Jokowi sama-sama tidak menjabarkan lebih lanjut soal RAPBN 2015 ini. Jokowi hanya mengakui pembicaraan selama dua jam tadi sudah sangat detil, namun belum sampai pada hal-hal teknis. Hal-hal teknis, lanjutnya, baru akan dibahas dalam komunikasi antara tim transisi dan kementerian. SBY pun menyatakan hal senada.

“Kami tidak bahas secara teknis karena pertemuan malam ini bukan forum negosiasi. Kami mengikuti sistem, tatanan, dan mekanisme yang berlaku. Alhamdulilah, pikiran saya dan pikiran pak Jokowi klop, bahwa kami betul-betul ingin melaksanakan transisi dengan sebaik-baiknya,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Sebelum pertemuan kedua tokoh ini bertemu, Jokowi sempat mengutarakan niatnya untuk menyampaikan pendapat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jokowi bahkan sudah berkonsultasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Jokowi menilai subsidi BBM yang ada dalam RAPBN 2015 bentukan pemerintahan SBY cukup memberatkan. Sehingga, dia meminta agar subsidi BBM ditekan.

Apabila dana subsidi ditekan, maka salah satu alternatifnya adalah menaikkan harga BBM. Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla pun angkat bicara soal kemungkinan pemerintahannya bersama Jokowi nanti menaikkan harga BBM. JK justru berharap peningkatan harga BBM subsidi dilakukan pada masa pemerintahan SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com