Pengamat : Jokowi Harus Naikkan BBM Bersubsidi karena Warisan Pemerintahan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta, A. Prasetyantoko, menilai bahwa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa jadi akan mewarisi beban yang sangat berat dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang tampak dari postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

Dia memrediksi, Pemerintahan Jokowi-JK bisa jadi harus menaikkan harga BBM bersubsidi akibat beban warisan itu.

"Publik harus tahu bahwa jika Jokowi-JK mengambil langkah menaikkan BBM semata-mata karena menanggung beban berat yang diwariskan pemerintahan SBY," kata Prasetyantoko melalui pesan elektronik, Sabtu (23/8/2014) sore.

Prasetyantoko menilai konsumsi BBM bersubsidi selama ini terus meningkat, sementara Undang-undang membatasi bahwa komsumsi BBM tidak boleh melampaui 46 juta kiloliter. Padahal, hingga sejauh ini diprediksi, pada Oktober atau November, komsumsi minyak akan melampaui batas maksimal 46 juta kiloliter. Itu artinya, saat Jokowi-JK dilantik, mereka langsung menghadapi kendala yang bisa menimbulkan masalah besar bagi keuangan negara.

"Dalam kondisi seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi Jokowi-JK kecuali menaikkan harga BBM," ujar dia.