Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siswono Dorong Golkar Bergabung dalam Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 20/08/2014, 14:49 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siswono Yudo Husodo mengatakan, Golkar tidak akan mungkin berada di luar pemerintahan. Siswono mendukung Golkar ikut bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Sangat sulit dimengerti jika partai nomor dua terbesar ini berada di luar pemerintahan," ujar Siswono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Ia menuturkan, selama 31 tahun aktif di Golkar, ia merasa bahwa partai berlambang pohon beringin itu selalu mempunyai kader-kader potensial untuk masuk dalam pemerintahan. Mantan Menteri Perumahan Rakyat itu lebih setuju jika Golkar mengikuti pemerintahan Jokowi-JK.

"Kita semua ingat, tema Golkar adalah suara rakyat, suara Golkar. Kalau mayoritas rakyat menentukan pilihan kepada Jokowi, memang paling baik Golkar ikut mendukung pemerintahan ini," jelas Siswono.

Saat ini Golkar menjadi salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih secara permanen bersama Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi ini mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Juli 2014, Prabowo-Hatta menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK akan dibacakan Kamis, (21/8/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com