Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Jokowi-JK Bahas soal "Drone" bersama Fachrul Razi

Kompas.com - 15/08/2014, 18:35 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bertemu dengan mantan Wakil Panglima TNI Fachrul Razi untuk membahas soal pertahanan Indonesia. Salah satu tema yang dibahas adalah penggunaaan pesawat tanpa awak (drone) yang pernah dijanjikan Jokowi-JK saat debat calon presiden.

Fachrul mengaku, pembahasan mengenai drone dengan dua Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto dan Akbar Faizal, belum terlalu mendalam. Sesuai kampanye Jokowi-JK, dia mengatakan, drone akan lebih banyak difokuskan pada aktivitas-aktivitas yang bersifat non-militer.

"Tujuan drone itu untuk mendeteksi illegal fishing, bisa mendeteksi hotspot kalau terjadi kebakaran, illegal logging, itu kita akan deploy," kata Fachrul di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Dia mengatakan, saat ini ada sekitar tujuh area di Indonesia yang menjadi target illegal fishing yang bisa diawasi oleh drone. Sementara itu, Fachrul mengatakan, pembahasan belum menyentuh soal titik-titik selain illegal fishing.

"Mungkin kalau kita ngomong diperluas lagi mungkin bisa kita tambah," kata dia.

Dengan demikian, Fachrul mengatakan, dirinya belum bisa menentukan jumlah drone ideal yang harus digunakan sekaligus anggaran yang mesti dialokasikan. Selain itu, siapa yang berhak mengendalikan drone juga belum diputuskan.

"Kodal (Komando dan Pengendalian) masih kita diskusikan tadi. Salah satu opsi, misalnya kalau administrasi dan pembinaan di TNI AU bisa, tetapi penggunaannya bisa macam-macam instansi," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com