Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Sulsel Keberatan Dituduh Curang Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Kompas.com - 14/08/2014, 07:12 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Misnah menyatakan keberatan jika penyelenggara pemilu di Sulawesi Selatan dituduh melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jika ada pihak yang menuduh KPU Sulsel melakukan kecurangan, ia siap adu bukti.

"Kami sangat berkeberatan jika kami dituduh melakukan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistemik. Bisa dibuktikan dengan penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu yang kami telah munculkan kepada publik," ujar Misnah, dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pesiden dan Wakil Presiden, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2014) malam.

Dalam kesaksiannya, Misnah memberikan penjelasan terhadap tuduhan yang disampaikan oleh pihak pemohon yakni kubu Prabowo-Hatta. Misalnya, Misnah mengakui memang ada pembukaan kotak suara sebelum tanggal 9 Agustus 2014. Namun, dia menjelaskan bahwa pada saat pembukaan kotak suara tersebut, disaksikan oleh perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan juga aparat kepolisian.

Ketika hakim Arief Hidayat menanyakan apakah ada saksi dari kedua pasangan calon saat proses pembukaan kotak suara tersebut, Misnah mengatakan pihaknya sudah menghubungi saksi, namun saksi tetap tidak hadir.

"Saksi sudah dihubungi oleh sekertariat tapi tidak hadir," ujar Misnah.

Kemudian, Misnah juga memberi penjelasan terkait kehadiran Ketua Bawaslu RI Muhammad, pada saat proses rekapitulasi di tingkat provinsi. Menurut Misnah, KPU Sulawesi Selatan tidak mengetahui keberadaan Muhammad di lokasi rekapitulasi. Ketika mengetahui kehadiran Muhammad, pihaknya berinisiatif untuk memberikan kesempatan kepada Muhammad untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran.

"Tidak ada yang menggiring pada suatu yang tidak normatif. Semuanya disampaikan pada yang normatif-normatif saja," ucap Misnah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com