Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahmi Idris: Kehebatan Ical Cuma Satu, Mampu Membayar

Kompas.com - 09/08/2014, 17:57 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politikus senior Partai Golkar, Fahmi Idris, kembali mengkritik kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dia menyebut Aburizal gagal memimpin Golkar di semua lini. Menurut Fahmi, banyak hal yang harus dievaluasi dari kepemimpinan Aburizal.

"Kehebatan Ical (Aburizal) cuma satu, mampu membayar. Itu saja, yang lain enggak mampulah. Saya kan berpengalaman sama dia," kata Fahmi, Sabtu (8/9/2014), di Jakarta.

Fahmi menengarai, kemampuan Aburizal itu menjadikannya kuat di posisi teratas Partai Golkar. Meski demikian, Fahmi yakin bahwa para Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar yang  mendukung Aburizal dan bersikukuh menggelar musyawarah nasional pada 2015 dapat berubah sikap setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan tentang sengketa pemilu.

MK tengah menggelar sidang gugatan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atas hasil Pemilu Presiden 2014, yang dimenangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla. Aburizal telah membawa Golkar untuk mendukung Prabowo-Hatta.

Kubu penentang Aburizal kini mendesak agar munas dilaksanakan tahun ini karena rekomendasi pada Munas 2009 tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Dalam AD/ART Golkar, disebutkan bahwa masa jabatan pengurus DPP hanya lima tahun. Sebaliknya, para pendukung Aburizal menilai sah rekomendasi Munas 2009 tentang pelaksanaan munas pada 2015.

Kedua kubu saling mengklaim telah mendapat dukungan mayoritas dari DPD I Golkar. Politikus senior Golkar, yakni MS Hidayat dan Agung Laksono, telah melancarkan manuver untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar menggantikan Aburizal. Adapun Fahmi kini menjadi tim sukses Agung Laksono. Dia mengaku sudah melakukan pendekatan ke DPD-DPD meskipun belum meraih dukungan 50 persen DPD.

"Masih di bawah 50 persen, tapi kan ini kita optimistis setelah tanggal 21 Agustus terjadi perubahan besar-besaran dan itu akan cepat sekali nanti," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com