Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Klaim Titik Rawan Kemacetan Mudik dan Arus Balik Dapat Diatasi

Kompas.com - 01/08/2014, 15:23 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, kepadatan kendaraan di beberapa daerah yang menjadi titik rawan macet saat arus mudik dan arus balik dapat diatasi dengan baik. Hal tersebut dikatakannya seusai memantau arus balik di ruang pemantauan Posko Terpadu di Gedung Kementerian Perhubungan.

"Titik rawan yang kita prediksi (macet) keliatannya dapat diatasi. Dihadapkan dengan jumlah pemudik yang membludak diatas 20 persen masih bisa jalan meski tetap macet," ujar Mangindaan di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (1/8/2014).

Mangindaan menyebut jalur yang dilewati menuju Comal melalui Jembatan Comal yang ambruk ternyata masih dapat ditangani dengan baik karena jembatan segera diperbaiki. Ia menambahkan, pihaknya juga telah menyediakan jalur alternatif melalui Tegal dan Pemalang untuk mengantisipasi antrean kendaraan di jembatan tersebut.

"Titik Comal yang paling saya prihatin waktu ambruk ternyata masih sempat diperbaiki, H-5 sudah selesai. Untung bisa diperbaiki jadi sebagian belok ke jalur alternatif tapi mobil pribadi dan motor masih bisa masuk Comal," tambah Mangindaan.

Untuk mengantisipasi kemacetan, imbuh Mangindaan, Kementerian Perhubungan melakukan pengecekan lapangan secara berkala, terutama di pulau Jawa. Penetapan jalur alternatif untuk rekayasa lalu lintas pun telah dilakukan bersama Korlantas Polri di berbagai titik rawan macet.

"Setiap lebaran kita mesti buat manajemen alternatif, mana harus dialihkan ke mana supaya pemudik tiba lebih cepat. Tidak bisa menjamin tepat waktu tapi bisa lebih cepat dengan jalur alternatif," ujarnya.

Mangindaan menambahkan, pengecekan juga dilakukan untuk moda transportasi laut dan udara untuk menguji kelayakan alat transportasi untuk mengangkut pemudik.

"Kereta api juga saya cek, tidak ada masalah karena double track sudah jalan. Bahkan kami tidak hentikan logistik, tetap bisa jalan," kata Mangindaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com