Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Marah Dituduh WikiLeaks Korupsi Pencetakan Uang Negara

Kompas.com - 31/07/2014, 14:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kegeramannya atas informasi yang dibocorkan WikiLeaks dan dilansir oleh situs berita online, Sindonews.com. Dalam informasi yang dilansir WikiLeaks itu, SBY dituduh bersama Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri terlibat korupsi pencetakan uang kertas di Australia tahun 1999.

Dalam jumpa pers dadakan yang dilakukan di kediamannya, Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014) siang, SBY mengaku dikejutkan dengan berita soal bocoran WikiLeaks tersebut. Padahal, ketika itu dirinya mengaku tengah sibuk mengurus pengamanan mudik, bantuan untuk Gaza, investigasi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17, serta upaya menjaga situasi pasca-pemilu presiden.

"Apa yang diberitakan Sindonews.com, judulnya seram, 'Ungkap Dugaan Korupsi, WikiLeaks Sebut SBY dan Mega'. Sangat disayangkan, tidak ada upaya klarifikasi dari pimpinan redaksi terkait atas berita yang sangat sensitif ini," kata SBY.

Dalam berita itu, disebutkan bahwa ada perintah dari otoritas Australia untuk mencegah pelaporan atas kasus dugaan korupsi pencetakan uang kertas agar tidak merusak hubungan internasional Australia. Dalam kasus korupsi pencetakan uang negara ini, disebutkan juga anak perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia (NPA), yang diminta untuk mengamankan kontrak multijuta dollar AS yang diduga melibatkan Pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain. WikiLeaks turut menyebut 17 tokoh dunia, termasuk Megawati dan SBY.

"Saudara-saudara, berita seperti ini, saya tahu, cepat beredar, dan kemudian karena sangat sensitif dan menyangkut kehormatan dan harga diri, baik Ibu Mega maupun saya sendiri. Maka, saya ambil keputusan tadi pagi untuk bertindak mengeluarkan pernyataan. Yang jelas pemberitaan WikiLeaks dan Sindonews.com itu telah mencemarkan dan memengaruhi nama baik Ibu Mega dan saya sendiri," ujar SBY. SBY menilai berita itu telah menimbulkan kecurigaan di dalam negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com