Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Akan Merapat ke Jokowi? Ini Jawaban Akbar Tandjung

Kompas.com - 28/07/2014, 20:10 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung tidak memberikan komentar banyak ketika ditanya apakah partai berlogo beringin tersebut akan merapat diri ke kubu Joko Widodo.

Politisi senior Partai Golkar ini menyatakan, Golkar menunggu keputusan Makkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan Pilpres 2014. "Semuanya tunggu putusan dari MK," kata Akbar saat ditanya wartawan tentang sikap Golkar ketika ditemui di acara open house Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2014).

Menurut Akbar, Golkar memiliki mekanisme tersendiri untuk keputusan tersebut. Secara organisasi, kata Akbar, Golkar telah menyatakan berkoalisi permanen. Koalisi yang disebutkan Akbar yakni memperbaiki sistem politik dan sistem demokrasi dengan adanya check and balance terhadap pemerintahan.

Fungsi itu, lanjut Akbar, adalah fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang ada karena kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan. Akbar lantas menilai sebuah kekuasaan harus ada yang mengimbangi, dan itu merupakan hakikat demokrasi.

"Saya mempunyai pengalaman banyak dalam eksistensi Golkar, sejak 2004 lalu. Saya sudah mengatakan bahwa Golkar harus siap berada di luar kekuasaan, di luar pemerintahan. Walaupun Golkar pernah berkuasa lebih dari 30 tahun, tapi dalam demokrasi reformasi di mana Golkar mempunyai paradigma baru. Golkar harus siap di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi check and balance," ujar Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com