Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masuk dalam Daftar Calon Menteri Usulan Rakyat, Ini Kata Abraham Samad

Kompas.com - 24/07/2014, 18:37 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai, masuknya nama dia dalam daftar calon menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan tanda bahwa masyarakat mengapresiasi kinerja KPK selama ini. Abraham berterima kasih kepada masyarakat yang telah merekomendasikannya sebagai calon menteri dalam negeri.

"Kita berterima kasih ya kalau itu usulan datangnya dari rakyat. Kita berterima kasih bahwa rakyat mengapresiasi, bukan Abraham Samad, tapi KPK-nya sehingga merekomendasikan Abraham untuk menjadi sesuatu. Itu berarti masyarakat mengapresiasi kinerja KPK, bukan Abraham-nya," kata Abraham di Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Mengenai kesediaannya untuk bergabung dalam kabinet Jokowi-Kalla nanti, Abraham mengatakan bahwa dia masih ingin berkonsentrasi memberantas tindak pidana korupsi di KPK. Menurut Abraham, masih banyak kasus lebih berat yang akan dihadapi KPK. Selain itu, ia harus membicarakan segala sesuatunya dengan pimpinan dan para pegawai di KPK.

"Segala sesuatu itu harus dibicarakan dengan pimpinan lain atau dengan pegawai lain, apakah pegawai mengikhlaskannya," kata Abraham.

Nama Abraham masuk sebagai salah satu calon menteri yang diusulkan rakyat dan dipublikasikan melalui halaman Facebook relawan Jokowi-JK dengan nama Jokowi Center. Di situ publik dapat berpartisipasi mengusulkan calon-calon yang cocok menjadi pembantu Joko Widodo dan Jusuf Kalla selaku presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. File yang diberi nama KAUR itu diunggah di Google Docs dan dapat diakses oleh publik.

Ada 34 pos kementerian yang diusulkan dalam daftar tersebut (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat). Masing-masing pos ada tiga calon menteri plus opsi calon pilihan lain di luar tiga calon yang ada. Nama Abraham masuk dalam daftar calon Menteri Dalam Negeri bersama dengan Agustin Teras Narang dan Prof Dr Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com