Ironis, Komisi I DPR Panggil RRI karena "Quick Count"

"Komisi I intimidatif pada RRI. Memanggil itu sebagian dari intimidasi," ujar Arie saat dihubungi, Senin (14/7/2014).

Menurut Arie, RRI terdata secara resmi di Komisi Pemilihan Umum. Dia menilai RRI memiliki kredibilitas karena hasil hitung cepat RRI saat pileg kemarin memiliki kedekatan dengan hasil KPU (lihat tabel di atas). Menurut dia, RRI tidak bisa disebut lembaga "abal-abal". 

Arie menuturkan, RRI memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang kompeten dalam melakukan hitung cepat.

"RRI punya SDM yang mumpuni. Untuk quick count, (mereka)punya teknologi. Dia punya anggaran yang tanpa terlalu besar, tetapi sanggup membiayai hitung cepat," kata Arie.

Dia mengatakan, RRI berbeda dengan lembaga survei lain yang harus membayar tenaga lebih untuk melakukan hitung cepat. RRI memiliki staf dan jaringan di seluruh Indonesia.

"Ini ironis, kenapa mereka tidak melakukan pemanggilan pasca-pileg? RRI ini sudah melakukan quick count saat pileg," ucap Arie.

Sebelumnya, Komisi I DPR berencana memanggil jajaran direksi RRI pasca-hasil hitung cepat lembaga itu disiarkan di sejumlah lembaga penyiaran. (Baca: Komisi I Akan Panggil RRI karena Lakukan "Quick Count")

Hasil hitung cepat RRI menunjukkan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 52,71 persen. Adapun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 47,29 persen.

"Komisi I berencana memanggil jajaran direksi RRI terkait penayangan quick count mereka di sejumlah lembaga penyiaran," kata Ketua Komisi I yang juga anggota timses Prabowo-Hatta, Mahfud Siddiq.