Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alur Pindai Form C1 Sampai di Web KPU

Kompas.com - 13/07/2014, 14:50 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak formulir perolehan suara (formulir C1) yang ditampilkan di web Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alamat pilpres2014.kpu.go.id menunjukan data yang aneh dan tidak valid.

KPU menyatakan tampilan tersebut masih dapat diganti dengan data yang sebenarnya. "Itu bukan data resmi yang akan dihitung. Itu hanya data pendamping," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di gedung KPU, Minggu (13/7/2014).

Dia menjabarkan, setiap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tingkat tempat pemungutan suara hanya menerbitkan satu formulir C1 folio berhologram dan lima formulir C1 salinan.

Masing-masing salinan tersebut diberikan kepada saksi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hadir di TPS, pengawas pemilu lapangan (PPL), KPU kabupaten/kota dan satu ditempel di desa/kelurahan oleh panitia pemungutan suara (PPS).

Sedangkan formulir yang dipindai dan ditampilkan di situs KPU adalah formulir yang diserahkan kepada KPU kabupaten/kota. Formulir tersebut diserahkan melalui panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Jadi, KPPS menyerahkan salin C1 kepada PPK untuk diberikan kepada KPU kabupaten/kota. Ferry menuturkan, pemindaian dilakukan oleh petugas KPU kabupaten/kota. Pemindaian, ujar dia, dilakukan tanpa pengecekan ulang.

"Karena kan bukan data yang di-scan itu yang akan dipakai untuk proses rekapitulasi. Tidak ada kewajiban KPU kabupaten/kota meghitung ulang itu. Nanti data yang untuk direkap dikirim dan dihitung secara berjenjang dari KPPS, PPS, PPK lalu kabupaten/kota," kata Ferry.

Dia mengatakan, jika kemudian masyarakat menemukan ada kejanggalan data yang ditampilkan di web, KPU segera mengklarifikasi dan mengunggah data yang sebenarnya.

Sebelumnya, sejumlah pindaian formulir C1 yang diunggah di situs kpu.go.id menampilkan data yang tidak valid. Pantauan Kompas.com terdapat kejanggalan mulai dari formulir C1 yang menampilkan kolom dengan jumlah suara kosong alias yang tidak terisi, rincian penjumlahan yang salah, hingga tidak lengkapnya tandatangan baik oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) dan saksi kedua pasangan calon.

Sedikitnya ada enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memuat pindaian formulir C1 dengan rincian perolehan suara kosong.

Enam TPS tersebut yakni TPS 9, Mekarsari, Neglasari, Tangerang, Banten, TPS 1 Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, DIY, TPS 8, Lemo, Teluk Naga, Tangerang, Banten.

TPS 21 Kreo, Larangan, Tangerang, Banten, TPS 1 Ambara, Dungaliyo, Gorontalo, Gorontalo, TPS 01, Rancaekek Wetan, Rancaekek, Bandung, Jawa Barat dan TPS 01, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com