Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kawal Proses Rekap, Bawaslu Lakukan Telekonferensi dengan 33 Provinsi

Kompas.com - 11/07/2014, 21:51 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Pengawas Pemilu, Endang Wihdahtiningtyas, mengatakan, malam ini Bawaslu RI mengadakan telekonferensi untuk mengawal proses rekapitulasi di daerah. Telekonferensi ini melibatkan 33 Bawaslu Provinsi di Indonesia.

"Kita ingin mengawal proses rekap, kemudian kita pastikan bahwa teman-teman di provinsi juga mengawal secara berjenjang ke bawah," ujar Endang, di Bawaslu, Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Endang menuturkan, lewat telekonferensi ini, Bawaslu RI akan memerintahkan Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan di bawahnya supaya nanti proses rekapitulasi betul-betul dikawal supaya lancar. Jika nantinya muncul keberatan, diharapkan diselesaikan di tingkatan itu juga sehingga tidak terjadi pelimpahan di nasional.

Menurut Endang, telekonferensi malam ini akan melibatkan Bawaslu RI dengan 33 perwakilan Bawaslu Provinsi. "Rencananya 33 provinsi. Tapi, melihat waktu juga," kata Endang.

Endang menyebutkan akan mendahulukan laporan dari Bawaslu di Indonesia timur karena selisih 2 jam dengan Jakarta. Jika tidak selesai malam ini, telekonferensi akan dilanjutkan besok.

Terkait apa saja pembahasan dalam telekonferensi yang dilakukan dalam ruangan Media Centre Bawaslu, Endang menyebutkan beberapa poin utama, antara lain memantau perkembangan terakhir.

"Selain menanyakan hasilnya kemarin, kemudian rekap kan sudah ada di tingkat PPS, nanti kita tanyakan bagaimana perkembangan terakhir," ujar dia.

Selain itu, Bawaslu RI juga ingin memastikan apakah C1 sudah berada di Bawaslu Provinsi. Lalu, ada atau tidak kejadian "khusus" di daerah.

"Kalau kita mengetahui kejadian khusus di tempat. Sekarang ketika rekap kita bisa mengawal," kata Endang.

Tujuannya, tambah Endang, supaya ketika peserta pemilu menyampaikan keberatan, Bawaslu mengetahui ada kejadian tersebut di bawah. Pimpinan Bawaslu RI diwakili oleh Ketua Bawaslu Muhammad serta anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak dan Endang Wihdahtiningtyas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com