Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituduh Tidak Netral, Sigit Pamungkas Sebut Fakta Diputarbalikkan

Kompas.com - 07/07/2014, 15:52 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas menyatakan, fakta mengenai kekisruhan pemungutan suara di Victoria Park, Hongkong, diputarbalikkan. Menurut dia, warga negara Indonesia (WNI) di sana justru mengadukan kepadanya soal oknum yang menyatakan akan membuka kembali tempat pemungutan suara (TPS) jika memilih pasangan calon nomor urut 1.

"Gambar dan video itu adalah mereka (WINI pemilih di Hongkong) minta kejelasan apakah ada kebijakan untuk dibuka TPS kembali dan mereka menyampaikan ke saya bahwa ada orang yang menyatakan TPS akan dibuka bila mencoblos (pasangan calon) nomor satu. Jadi, ini dibalik-balik," ujar Sigit melalui pesan singkat, Senin (7/7/2104).

Saat itu, kata Sigit, dia justru menegaskan kepada para pemilih bahwa KPU netral dan tidak mengarahkan pilihan pemilih. Dia mengatakan, saat mendengar kabar ada yang mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon, ia justru meminta untuk menunjuk oknum yang dimaksud. Ia juga meminta bukti yang jelas.

"Saya bilang, 'jika perlu kita tangkap bareng'. Tapi, tidak ada satu pun yang bisa menyampaikan. Mereka hanya kata teman yang di sana," kata Sigit.

Sebelumnya, beredar video kekisruhan pemungutan suara di Victoria park, Hongkong, Minggu (6/7/2014). Tampak ratusan tenaga kerja Indonesia yang ingin mencoblos gagal menyalurkan suaranya. Mereka kecewa karena tidak diberikan waktu tambahan untuk memberikan suaranya pada Pilpres 2014.

Dalam video yang diunggah Vina Nurita di Youtube, mereka menduga ada kecurangan. Video berdurasi 4 menit 25 detik memperlihatkan seorang petugas yang diduga melakukan kecurangan. Dalam video tersebut, tampak para pemilih memegang ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Beredar pula kabar bahwa Sigit menyatakan akan membuka kembali TPS jika para pemilih memilih pasangan nomor urut 1.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com