Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Kleptokrasi Ada Dimana-mana, Harus Dibersihkan

Kompas.com - 06/07/2014, 10:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Sukses Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD membenarkan, pernyataan Prabowo terkait kleptokrasi di Indonesia.

Menurut dia, kleptokrasi ada dimana-mana. Kendati demikian, ia mengatakan, diperlukan komitmen kuat untuk memberantas praktik tersebut. Pasalnya, kleptokrasi biasanya terjadi pada tataran birokrasi.

"Karena maling-maling (klepto) ini kan adanya di birokrasi. Birokrasi ini kan adanya di pemerintahan, di pejabat," kata Mahfud seusai debat kelima kandidat capres dan cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Bidakara, Sabtu (5/7/2014).

Sementara itu, Mahfud tak mempersoalkan pernyataan Prabowo terkait keberadaan oknum maling di dalam mitra koalisinya. Namun, ia mengatakan, hal serupa juga terdapat di susunan keanggotaan tim pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Itu yang harus dibersihkan. Di pihak sana (Jokowi-JK) ada kleptokrasinya, ada yang masuk penjara, di pihak Pak Prabowo juga ada. Jadi sama-sama banyak. Itu yang harus dibersihkan oleh siapapun yang menang," tegasnya.

Sebelumnya, calon presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para pendukungnya untuk waspada terhadap kekuatan-kekuatan yang ingin merusak negeri ini. Prabowo menjelaskan, pihak-pihak tersebut akan merusak sistem demokrasi yang sudah dibangun selama ini.

"Ada yang mau mengubah demokrasi kita menjadi kleptokrasi. Saudara tahu apa itu klepto? Klepto itu maling, saudara-saudara. Ada maling-maling yang mau mencoba berkuasa di negeri ini. Saudara mau dipimpin maling?" kata Prabowo saat menerima deklarasi dukungan dari sekitar 1.000 petani di Ciparay, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014) sore.

Padahal, kata Prabowo, demokrasi merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia. Tanpa demokrasi, Indonesia akan kehilangan arah dan kacau balau.

"Kita negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dan kita berani melaksanakan demokrasi. Dengan demokrasi, rakyat berkuasa, rakyat yang berdaulat. Demo itu rakyat, krasi itu kuasa," papar Prabowo. (Baca: Prabowo: Ada yang Mau Mengubah Demokrasi Jadi Kleptokrasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com