Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Minta Elite Parpol Kendalikan Massa Saat Kampanye

Kompas.com - 26/06/2014, 22:32 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menilai belum ada keseriusan dua pasang calon presiden untuk mengendalikan massanya dalam berkampanye. Akibatnya, masih banyak kampanye tidak sehat yang muncul seperti penyebaran fitnah dan gesekan antar pendukung, terutama di dunia maya.

"Sebenarnya peran strategis ada di tingkat elite parpol dan menengah. Karena akar rumput biasanya mengikuti elite yang ada di atas atau apa yang menjadi petunjuk parpol," ujar Muhammad ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Untuk itu, kata Muhammad, Bawaslu mendorong dan meminta elite parpol untuk lebih serius melakukan arahan dan pembinaan kampanye yang sehat ke masing-masing akar rumput. Menurut Muhammad, pemilihan presiden adalah sarana suksesi kepemimpinan yang diharapkan berlangsung sehat, sopan, dan menghargai.

"Kita tidak ingin ini jadi alat saling menjatuhkan," katanya.

Terkait kampanye tak sehat yang banyak beredar, Muhammad mengatakan, Bawaslu hanya bisa mengatasi jika masih dalam ranah pemilu. Beberapa dari pelanggaran yang termasuk pidana umum diserahkan ke kepolisian dan kejaksaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang dapat dikenakan sanksi dalam pelanggaran adalah setiap orang per orang.

"Untuk itu, kita lihat dulu apakah mereka (yang melakukan kampanye tidak sehat) mendapat arahan dari seseorang atau tidak," katanya.

Intervensi kepala daerah

Selain itu, Muhammad juga mengimbau kepala daerah yang ikut dalam politik praktis untuk tidak mengarahkan atau mengintervensi aparat pemerintah. Kepala daerah juga diminta tidak memakai embel-embel gubernur atau bupati dalam spanduk dan banner kampanye.

Tak hanya itu, kepala daerah juga diminta tidak sembarangan menempatkan spanduk dan banner di wilayah mereka.

"Jangan sampai karena gubernur atau bupati seenaknya pasang banner tidak pada tempatnya. Kalau terjadi nanti akan kita proses melalui Kementerian Dalam Negeri," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com