Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Kalau Korupsi sampai Rp 1.000 Triliun, Birokrat dan PNS Perampok Semua!

Kompas.com - 21/06/2014, 14:14 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia di kisaran Rp 1.600-1.800 triliun. Jika korupsi mencapai Rp 1.000 triliun, nyaris 70 persen dari APBN dikorupsi.

"Itu artinya, kalau ada yang mengatakan begitu, semua birokrat dan PNS itu perampok semuanya. Artinya, jadi pelaku semuanya. Itu artinya ada yang menuduh bahwa kalian semua itu rampok semuanya," kata JK saat berpidato di Sekretariat Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatera, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/6/2014).

Menurut JK, tuduhan tersebut sangat luar biasa menyakitkan. Sebab, banyak yang dianggap perampok APBN.

"Ini tuduhan yang sangat luar biasa sakit hatinya, saya kira. Bagi semua yang ada di negeri ini, bahwa ada yang mengatakan kita semua itu pelaku perampokan karena dituduh 70 persen anggarannya dikorup. Kita dituduh semuanya korup. Jadi, semuanya dikorup, atau mungkin ada mafia gula, beras, daging, beras?" ucapnya.

JK menegaskan, tidak mungkin sampai terjadi korupsi sampai sebesar itu atau mencapai 70 persen. Sebab, tidak semua bisa gampang dikorupsi. Menurut dia, yang bisa dikorupsi hanyalah belanja barang saja, tidak mungkin dari yang lainnya.

"Anggaran pembangunan tidak bisa dikorupsi, gaji tidak bisa dikorupsi, subsidi tidak bisa dikorupsi, bayar utang tidak bisa dikorupsi, tapi yang bisa dikorupsi itu hanyalah belanja barang saja. Jadi, tidak ada gaji yang dikorupsi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com