Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Diminta Klarifikasi Pernyataannya soal Kebocoran Anggaran

Kompas.com - 19/06/2014, 15:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Prabowo Subianto diminta segera mengklarifikasi pernyataannya kepada publik soal kebocoran anggaran sebesar Rp 1.000 triliun. Istilah kebocoran anggaran yang digunakannya dinilai tidak tepat untuk menggambarkan potensi kekayaan negara yang gagal dimanfaatkan.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Obsatar, mengatakan, publik sudah telanjur memersepsikan kebocoran anggaran yang dimaksud Prabowo sebagai kebocoran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kenyataannya soal kebocoran negara itu tidak tepat dan dia harus menjelaskannya ke publik kalau dia sudah salah bicara," kata Obsatar, Kamis (19/6/2014) siang, di Jakarta.

Menurut dia, pernyataan Prabowo itu dapat berdampak panjang. Masyarakat akan terus salah paham dan mengira benar-benar terjadi kebocoran anggaran. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pun bisa menjadi tertuduh atas kebocoran itu.

"Mengapa Pak Prabowo mengatakan begitu? Mungkin itu agar terdengar bombastis dan bisa didengar dengan lebih bombastis dan emosional pula oleh masyarakat. Tapi, nyatanya itu tidak tepat," ujarnya.

Masalah kebocoran anggaran selalu disampaikan Prabowo dalam orasinya saat berkampanye. Prabowo berulang kali menyebut hal itu dalam debat calon presiden sesi kedua yang disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menilai bahwa kebocoran anggaran yang disampaikan Prabowo berlebihan karena APBN Indonesia saja hanya berkisar Rp 1.500 triliun. Menurut Chairul, Presiden Yudhoyono mempertanyakan data Prabowo soal kebocoran anggaran tersebut.

Secara terpisah, calon wakil persiden pasangan Prabowo, Hatta Rajasa, meluruskan pernyataan Prabowo itu. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan, apa yang dimaksud Prabowo adalah potensi kekayaan negara yang tidak dimanfaatkan, bukan kebocoran anggaran. Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Romahurmuziy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com