Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin, Tim Jokowi Laporkan Pemred "Obor Rakyat" ke Polisi

Kompas.com - 14/06/2014, 21:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon presiden Joko Widodo akhirnya menindaklanjuti keberadaan tabloid "Obor Rakyat" ke pihak kepolisian. Rencananya, Jokowi yang diwakili tim hukumnya akan melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Badan Reserse Kriminal Polri pada Senin (16/6/2014).

"Setelah melakukan investigasi, kami akhirnya sepakat melaporkan Obor Rakyat kepada aparat kepolisian. Hari Senin, jam 10.00 kami akan datang ke Mabes Polri," ujar Kuasa Hukum Jokowi-JK, Alexander Lay di Media Center Jokowi-JK, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2014).

Alex mengungkapkan, Jokowi akhirnya menempuh jalur hukum setelah adanya pernyataan Dewan Pers bahwa Obor Rakyat bukanlah produk jurnalistik sehingga bisa dibawa ke ranah hukum pidana.

Selain itu Alex menjelaskan, kubu Jokowi-JK baru melaporkan kasus ini sekarang setelah tabloid itu terbit beberapa bulan lalu lantaran perlunya waktu dalam menelusuri pelaku di belakang penyebaran Obor Rakyat.

"Kami sudah lapor Bawaslu sejak dua minggu lalu. Setelah itu, kami turun investigasi dibantu oleh investigasi yang dilakukan media massa dan akhirnya pelakunya mengaku sendiri. Baru dalam waktu 2-3 hari terakhir kami mendapatkan informasi, sehingga dinilai sudah cukup kuat untuk melapor ke polisi," ucap Alex.

Dia menjabarkan ada dua orang yang dilaporkan tim Jokowi ke polisi nantinya. Kedua orang itu yakni Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono dan penulis dalam tabloid itu yakni Darmawan Sepriossa.

"Kami menelusuri keterlibatan pihak-pihak lainnya, kalau sudah ditemukan akan kami laporkan," kata mantan kuasa hukum yang menangani kasus Cicak vs Buaya itu.

Alex menyatakan, isi tulisan dalam tabloid Obor Rakyat sangat merugikan. Pasalnya, tabloid itu memuat tulisan berbau SARA yang bisa berimplikasi luas. Kendati Jokowi diserang dengan isu SARA, Alex mengklaim elektabilitas Jokowi justru semakin meningkat karena pada akhirnya serangan SARA itu tidak terbukti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com