"Jelas itu sangat berbahaya bagi pertahanan di Indonesia," ujar Edy di dalam diskusi santai di Media Center JKW4P, Jalan Cemara, Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2014).
Edy mengatakan, pemerintah saat ini kurang fokus terhadap pengembangan kebijakan di bidang pertahanan maritim. Berkaca pada alokasi anggaran 2014 sebesar Rp 92 triliun, sebagian besar anggaran lari ke TNI Angkatan Darat.
Menurut Edy, pertahanan di bidang maritim tidak perlu dipusatkan ke Kementerian Pertahanan. Jika pengembangan berkaitan dengan teknologi, bisa diserahkan ke Kementerian Riset dan Teknologi, begitu juga yang lainnya.
"Yang dibutuhkan sekarang sebenarnya hanya manajemen bahwa tidak semuanya menjadi beban di satu kementerian saja," lanjut Edy.
Pasangan Jokowi-JK, lanjut Edy, berjanji akan memberikan fasilitas pertahanan maritim di Indonesia jika terpilih menjadi presiden. Kapal selam saja, misalnya, harus disesuaikan dengan luas laut di barat, tengah, dan timur Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.