Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Kasus Babinsa Terbukti, Tim Jokowi-JK Minta Tanggung Jawab Pati TNI

Kompas.com - 07/06/2014, 17:46 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla meminta para komandan kesatuan atau petinggi TNI bertanggung jawab jika kasus babinsa yang mengajak warga memilih pasangan capres dan cawapres tertentu terbukti.

"Kalau babinsa itu betul, yang kita sinyalemen di berbagai daerah, yang tanggung jawab harus jelas. Tidak mungkin tidak diperintah oleh satuan di atasnya. Apakah komandan koramilnya atau komandan satuannya. Jangan prajurit paling bawah selalu jadi ujung tombak dan dikorbankan," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, dalam jumpa pers di media center Jokowi-JK, di Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Tjahjo yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia perjuangan ini menyatakan, sejauh ini, pihak TNI menyatakan belum menemukan oknum babinsa yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Tjahjo tidak mau berspekulasi siapa dalang di balik kasus babinsa tersebut.

"Kapuspen (Kepala Pusat Penerangan TNI) masih belum bisa menemukan siapa babinsa yang diindikasikan tersebut, dan apakah betul dia merupakan prajurit TNI," ujar Tjahjo.

"Kita berpegang pada pernyataan Bapak Presiden SBY sebagai panglima tertinggi, pernyatan Kepala Staf (TNI), Kapolri, yang menyatakan netral dari panglima tertinggi sampai prajurit terbawah," ujar Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo mengatakan, pola tersebut sudah ada sejak lama. "Indikasi itu sudah kami lihat, tidak hanya sekarang tapi pola lama yang sudah dikemas baru. Metode survei, lho kenapa survei baru sekarang, kok enggak bulan lalu atau setelah tanggal 9. Jadi mau survei kan boleh," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com