Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seberapa Pengaruh Acara Debat terhadap Elektabilitas Capres?

Kompas.com - 10/06/2014, 19:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Pusat Data Bersatu (PDB) Agus Herta menilai bahwa naik turunnya elektabilitas seorang sosok tidak dipengaruhi oleh satu atau dua momen saja. Acara debat calon presiden dan wakil presiden yang baru berlangsung satu kali tidak berdampak signifikan terhadap elektabilitas calon.

"Artinya, acara debat kemarin itu secara umum tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas," ujar Agus seusai pemaparan survei peta capres-cawapres di Kuningan, Jakarta, pada Selasa (10/6/2014) sore.

Penyebab pertama, jumlah penonton televisi di Indonesia tak terlalu besar, apalagi jumlah orang yang bertepatan menonton acara debat kandidat itu. Oleh karena itu, ia menilai pengaruh terhadap elektabilitas calon tidak signifikan.

Menurut Agus, jumlah penonton televisi di Indonesia diperkirakan mencapai 12,2 juta orang. Masyarakat yang menonton acara debat capres di televisi tersebut sebagian besar bukan untuk menentukan pilihan. Mereka telah menentukan jagoannya masing-masing dan ingin melihat jagoannya tersebut menjatuhkan lawannya.

"Pengaruh debat terhadap naik atau turunnya elektabilitas bisa tinggi terhadap pemilih yang rasional, tetapi tetap jumlahnya tak signifikan," kata Agus.

Hasil survei PDB menunjukkan selisih elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin tipis, yakni hanya 5,7 persen per akhir Mei 2014. Jokowi-JK meraih 32,2 persen suara dan Prabowo-Hatta mendapatkan 26,5 persen.

Dalam delapan kali pelaksanaan survei oleh PDB, tren elektabilitas Jokowi-JK cenderung turun. Adapun elektabilitas Prabowo-Hatta cenderung naik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com