Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima SMS Ancaman, Tim Prabowo-Hatta Tingkatkan Kewaspadaan

Kompas.com - 07/06/2014, 20:21 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan pasangan calon presiden Prabowo Hatta dan wakilnya Hatta Rajasa meningkatkan kewaspadaan setelah menerima pesan singkat (SMS) yang berisi ancaman. Direktur Komunikasi dan Media Timkamnas Prabowo-Hatta, Budi Purnomo Karjodihardjo mengatakan, pihaknya tidak akan terpengaruh dengan SMS semacam itu.

"Kami semakin fokus bekerja memenangkan hati rakyat untuk pasangan Prabowo-Hatta," kata Budi melalui siaran pers yang diterima wartawan, Sabtu (7/6/2014).

Budi mengaku menerima SMS ancaman dari nomor 087876018197 sejak Sabtu sore. SMS tersebut berisi ancaman untuk meledakan Rumah Polonia yang biasa menjadi lokasi kegiatan pemenangan Prabowo Hatta.

Isi SMS-nya adalah akan ada ledakan di Polonia, lebih baik acara Prabowo dibubarkan agar tidak ada korban.

Budi mengaku telah menerima pesan singkat berisi ancaman tersebut sebanyak empat kali yang dikirimkan dari nomor yang sama. Ketika dihubungi, lanjut Budi, nomor pengirim pesan singkat itu pun tidak aktif.

Adanya pesan singkat berisi ancaman ini sudah dilaporkan Budi kepada Wakil Sekretaris Timkamnas Prabowo-Hatta, Idrus Marham dan Direktur Operasi Timkamnas Prabowo-Hatta, Edhy Prabowo. Sejauh ini, Budi mengaku tidak tahu apakah ada pihak lain yang mendapatkan SMS serupa.

"Saya tidak bisa menafsirkan apakah SMS ini hanya merupakan informasi atau ancaman. Saya hanya menyampaikan fakta-faktanya saja yang terjadi hari ini. Saya juga belum mendapat informasi, apakah orang lain juga memperoleh SMS yang sama," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com