JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, jika benar ada pengerahan bintara pembina desa untuk mengarahkan dukungan kepada calon presiden tertentu, maka hal tersebut membuktikan bahwa segala upaya dilakukan untuk memenangkan Pemilu Presiden 2014.
"Ini kan bukti konkret bagaimana capres tersebut melakukan upaya segala cara untuk menangkan perlombaaan pilpres ini," ujar Haris, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/6/2014).
Haris mengatakan, tindakan babinsa itu merupakan cara yang salah dan bertentangan dengan hukum dan semangat reformasi. Menurutnya, tentara harus memiliki sikap netral dan tidak berpolitik. Hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang TNI dan undang-undang pemilu.
Haris merasa prihatin dengan digunakannya alat negara untuk memobilisasi warga agar berpihak pada capres-cawapres tertentu. Situasi ini juga membuktikan bahwa pertarungan para jenderal benar-benar merusak tatanan penertiban TNI dari politik.
"Sekali lagi saya prihatin, SBY baru saja keluarkan instruksi (TNI/Polri harus netral) pula. Apakah ini pembangkangan?" ujarnya.
Haris meminta agar segera dilakukan proses hukum terhadap masalah ini guna mengungkap siapa otak di belakang penggerakan babinsa tersebut. Menurutnya, persoalan ini tidak dapat selesai hanya dengan sebuah bantahan. Dia percaya bahwa jika proses hukum dijalankan secara serius, maka persoalan ini akan terjawab.
Sebelumnya, warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku Babinsa. Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.