Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenderal Budiman Jamin TNI AD Netral dalam Pilpres

Kompas.com - 02/06/2014, 23:10 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman menegaskan, TNI AD menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengindikasi ada jenderal aktif yang didekati pihak tertentu untuk kepentingan politik. Budiman mengatakan, pernyataan Presiden merupakan bahan introspeksi.

"Ini merupakan introspeksi dan retrospeksi bagi kami, Angkatan Darat. Tapi sejauh ini kami melaksanakan kegiatan netralitas TNI AD sesuai dengan yang terlihat selama ini," ujar Budiman Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta Pusat, Senin (2/6/2014).

Dia mengatakan, jaminan netralitas TNI AD dalam pelaksanaan pemilu adalah kehormatan korps-nya. Jika ada anggotanya terbukti tidak netral, ia menegaskan, akan diberi sanksi hingga pemecatan.

"Sikap netralitas itu, kami sudah keluarkan ST (Surat Telegram) dan ketentuan-ketentuannya. Apabila ternyata melanggar UU dan ketentuan, apalagi bisa sampai pidana, maka dia bisa sampai dipecat. Tapi kalau tidak sampai pidana, tentu ada aturan yang diberlakukan," katanya.

Sebelumnya, Presiden menunjukkan kemarahannya di hadapan 200 perwira tinggi TNI/Polri karena mendapatkan informasi ada jenderal aktif yang tidak netral dalam pilpres.

"Dari informasi yang telah dikonfirmasi mengatakan, ada pihak-pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi untuk menarik yang didukungnya," ujar Presiden.

Menurut SBY, informasi tersebut bukan fitnah belaka. Dari informasi itu, Presiden juga menyindir adanya jenderal aktif yang tidak lagi loyal kepada Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com