Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengaku Jadi Rebutan Dua Poros, Ruhut Klaim Setia kepada Partai Demokrat

Kompas.com - 23/05/2014, 03:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku menjadi obyek rebutan partai-partai yang sekarang mendukung dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Namun, dia mengaku tidak tertarik dan setia kepada Partai Demokrat.

"Aku sempat juga ditawari sana-sini, tapi tidaklah. Pesan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono jelas, kaderku di Demokrat tidak boleh jadi kader oportunis yang minta-minta jabatan," kata Ruhut saat dihubungi, Kamis (22/5/2014) malam.

Kendati demikian, Ruhut tidak akan mempermasalahkan kader lain Partai Demokrat yang memutuskan mendukung salah satu pasangan bakal calon tertentu. Menurut dia, pilihan tersebut merupakan hak dari setiap kader partai.

"Di mataku dua-duanya, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta baik. Tapi aku netral saja sesuai yang dipesankan Pak SBY. Kita lihat saja nanti siapa pemenangnya," ucap Ruhut.

Sebelumnya, Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Suaidy Marasabessy memutuskan untuk mendukung dan bergabung dalam tim pemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diusung poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal serupa ditempuh oleh peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan. Mereka mengaku langkah ini merupakan pilihan pribadi.

Hingga berakhirnya masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Presiden 2014, Selasa (20/5/2014), Partai Demokrat menyatakan memilih bersikap netral. Mereka tak bergabung dengan poros PDI-P maupun poros Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com