Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Said Aqil Tak Bawa Gerbong NU

Kompas.com - 21/05/2014, 16:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Maschan Musa menegaskan, keputusan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanyalah sikap pribadi. PKB sudah menggalang dukungan ke sejumlah badan otonom NU yang menyatakan solid mendukung pencalonan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden.

"Kemarin kita sudah bicara dengan NU. Di situ, semua Banom (Badan Otonom), seperti GP Ansor, Fatayat, dan lain-lain, sudah merapat ke kami semua. Jadi kalau Said Aqil ke Prabowo, itu sikap pribadi saja karena PBNU sudah di kami semua," uja Ali di kompleks Gedung MPR/DPR RI, Rabu (21/5/2014).

Di PBNU, ada 10 badan otonom, yakni am'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, Muslimat Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Fatayat Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa (PSNU Pagar Nusa), Jami'iyyatul Qurro wal Huffadz (JQH), dan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu). Ali Maschan mengklaim seluruh badan otonom tersebut mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, tidak mudah menyatukan suara warga Nahdliyin. Namun, ia yakin bahwa dengan menjaring suara NU secara struktural, maka dukungan Jokowi-JK tak akan terpengaruh.

"Apalagi Pak JK adalah mustasyar (dewan penasihat) NU. Sekarang dari dua calon itu, cuma kubu Jokow-JK kan yang ada NU-nya. Jadi basis massa di bawah pun saya rasa akan ke sana," ujar Ali.

Menurut Ali, dalam memilih pemimpin, warga NU melihat karakteristik calon presiden dan wakil presiden yang ada. Ada dua faktor yang dinilai, yakni kejujuran dan kesederhanaan. "Kesederhanaan dan kejujuran, itu dimiliki Jokowi-JK. Kalau Prabowo kan yang kita tahu hanya kasus masa lalunya saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com