Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara Uang, Amir Gunakan Kata Sandi untuk Hindari KPK

Kompas.com - 20/05/2014, 15:02 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan bakal calon Bupati Lebak Amir Hamzah mengaku sengaja menggunakan kata sandi saat membicarakan uang melalui telepon dengan pengacaranya, Susi Tur Andyani. Kata sandi itu diakuinya untuk menghindari deteksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika teleponnya disadap.

Hal itu diungkapkan Amir ketika bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten, dengan terdakwa Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

"Saya waktu itu punya firasat dan khawatir. Saya pikir Saudara Susi kok vulgar (bicara uang)," kata Amir.

Amir kemudian mengakui bahwa dirinyalah yang berinisiatif mengubah istilah uang dengan kata "kampung". Susi pun akhirnya menyampaikan permintaan uang dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu Akil Mochtar dengan istilah "kampung".

"Satu kampung, Rp 1 miliar, dua kampung, Rp 2 miliar. Itu kiasan," terangnya.

"Karena Saudara tahu, kan itu bahaya kalau ketahuan KPK?" tegas kuasa hukum Atut.

"Betul," jawab Amir.

Dalam kasus ini, mulanya Amir dan pasangannya Kasmin mengajukan gugatan ke MK karena kalah suara dari pasangan Iti Oktavia Jayabaya-Ade Sumardi pada Pilkada Lebak. Kemudian, dalam dakwaan, Akil disebut meminta Rp 3 miliar melalui Susi untuk memenangkan sengketa pilkada yang diajukan Amir-Kasmin.

Susi kemudian menyampaikan permintaan Akil kepada Amir. Namun, Amir menyatakan tidak memiliki uang. Susi pun menyarankan Amir dan Kasmin menghadap Gubernur Banten saat itu, Atut Chosiyah, yang juga berasal dari Partai Golkar.

Amir disarankan meminta Atut menyediakan dana sesuai permintaan Akil. Selanjutnya, dalam dakwaan Atut disebut meminta adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan untuk menyediakan dananya. Namun, Wawan hanya bersedia memberikan Rp 1 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com