Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bidik Sultan, Bagaimana Nasib Peserta Konvensi Capres?

Kompas.com - 14/05/2014, 10:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Di luar dugaan, Partai Demokrat justru melontarkan wacana baru terkait bakal calon presiden yang akan diusungnya. Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan akan menentukan langkah politik dalam Pemilu Presiden 2014 setelah pengumuman hasil Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat pada 15 Mei mendatang. Akan tetapi, nama yang muncul justru bukan peserta konvensi.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, partainya membidik politisi Partai Golkar Sri Sultan Hamengkubuwono X. Alasannya, berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Sultan dianggap mampu bersaing dengan dua kandidat capres lainnya, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Lalu, bagaimana nasib peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat?

Amir mengatakan, jika wacana ini bersambut, maka Demokrat akan mengusung Sultan berpasangan dengan salah satu peserta konvensi. Siapa dia? Amir masih merahasiakannya. Yang jelas, kata dia, wacana ini dilontarkan Partai Demokrat untuk melihat respons partai politik yang belum menentukan arah koalisi. Demokrat menyadari, dengan perolehan suara di pemilu legislatif kemarin, mereka tak mungkin mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi.

“Yang jelas, kalau lihat di sini, tidak ada maksud apa pun juga untuk mencoba mengganggu dua calon yang sudah ada. Saya kira ini untuk alternatif, bisa memberikan pilihan demokrasi yang lebih baik juga untuk bangsa,” kata Amir.

Namun, jika wacana ini "tak laku", Demokrat memilih akan netral pada pemilu presiden Juli mendatang.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, Pramono Edhie Wibowo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang juga adik ipar Presiden SBY, memiliki peluang berduet dengan Sultan. Komposisi duet sipil militer dianggap akan menjadi kekuatan duet pasangan itu.

Nama Sri Sultan masuk dalam pertimbangan Partai Demokrat setelah melihat hasil survei yang dilakukan LSI. Berdasarkan survei itu, sebut Amir, tingkat elektabilitas Jokowi sebesar 25-26 persen, sementara elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 17-18 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com