Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Prabowo Tak Pernah Berniat Nasionalisasi Perusahaan Asing

Kompas.com - 10/05/2014, 21:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, partainya sama sekali tidak memiliki niatan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan asing.

Dia menilai, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Youtube yang menyatakan ada capres berbahaya karena berencana melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing, bukan ditujukan ke Gerindra.

"Prabowo tidak pernah niat nasionalisasi perusahaan asing. Indonesia sebagai bagian dari perdagangan dunia tentunya tidak mungkin berdiri sendiri,” kata Hashim melalui pernyataan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/5/2014) siang.

Jika Prabowo terpilih nanti, dia berjanji perusahaan asing justru akan dijadikan mitra bisnis yang sejajar. Nantinya, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan asing itu, begitu juga sebaliknya.

"Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain termasuk dalam bidang ekonomi," ujarnya.

Dia mengatakan, nantinya perusahaan asing harus memberikan tempat yang sama bagi pekerja Indonesia. Perusahaan asing tidak boleh memprioritaskan karyawan yang hanya berasal dari negaranya saja.

"Jadi perusahaan asing juga dapat menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia," tutur Hashim.

Hashim menambahkan, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia wajib untuk memperhatikan masalah lingkungan. Dia menilai, saat ini masih banyak perusahaan asing yang tidak menaruh perhatian terhadap lingkungan di sekitarnya.

“Banyak kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik yang termasuk di dalamnya adalah pabrik milik perusahaan asing. Jangan sampai keberadaan perusahaan asing justru merugikan bagi lingkungan di wilayah kita," jelasnya.  

Seperti diberitakan, dalam wawancara yang diunggah di Youtube, Rabu (7/5/2014), SBY menyatakan akan mendukung calon presiden yang bisa memberikan perubahan dan janji-janji yang tidak muluk.

Dia melihat, saat ini janji-janji calon presiden ada yang sangat berbahaya. Misalnya, kata SBY, ada capres yang berniat melakukan nasionalisasi terhadap seluruh aset asing. SBY menuturkan, janji yang dilontarkan itu bisa jadi terdengar sebagai pemimpin yang berani, tegas, dan memiliki rasa nasionalisme tinggi. Namun, apabila capres itu benar-benar terpilih sebagai presiden dan menindaklanjuti janjinya itu dengan menasionalisasi semua perusahaan asing, maka SBY mengingatkan, perekonomian Indonesia bisa hancur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com