Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan untuk Relawan Jokowi, "Negative Campaign" Boleh, Jangan "Black Campaign"

Kompas.com - 10/05/2014, 13:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang Pemilu Presiden 2014, serangan-serangan politik terus-menerus menerpa bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi. PDI-P pun merestui para relawannya untuk melakukan serangan balik. Hal tersebut disampaikan politisi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, di depan puluhan relawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat).

"Tidak apa-apa kita menyerang juga, tidak masalah. Masa kita diserang, terus mau diam saja," kata Eva di Hotel Orio, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2014) siang.

Namun, Eva mengingatkan, serangan yang dilakukan oleh para relawannya itu harus tetap berdasarkan fakta. Dia tidak mengizinkan serangan dengan gaya kampanye hitam yang menyerang lawan politik dengan fitnah dan isu pribadi.

"Jadi kalau negative campaign boleh, tetapi jangan black campaign," ujarnya.

Eva sadar bahwa Jokowi adalah bakal capres yang paling sering diserang kampanye hitam. Namun, Eva menilai, jika pihaknya ikut terlibat dalam kampanye hitam itu, maka PDI-P akan sama buruknya dengan parpol lain yang melakukan kampanye hitam.

"Apa bedanya kita sama mereka? Kita boleh menyerang, tetapi ada batasnya," katanya.

Terakhir, beredar gambar ucapan dukacita untuk "Ir Herbertus Joko Widodo". Ada foto Jokowi di gambar tersebut. Bentuk gambar tersebut berupa iklan pengumuman kematian yang sering dimuat di surat kabar. Jokowi menganggap kampanye hitam tersebut sebagai serangan yang paling menyakitkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com