Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bolak-balik Jadi Saksi Hambalang, Adhyaksa Dault Mengeluh Capek

Kompas.com - 07/05/2014, 10:41 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (7/5/2014), kembali memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ini adalah pemanggilan keempat untuknya. Dia pun mengaku capek.

"Diperiksa sebagai saksi, saksinya Machfud Suroso," kata Adhyaksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu. Machfud adalah tersangka keempat dalam kasus ini, dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso.

Adhyaksa mengaku tidak mengerti alasan KPK memeriksa dia sebagai saksi bagi Machfud. Apalagi, dia tidak mengenal Machfud yang merupakan orang dekat keluarga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. 

Selain itu, kata Adhyaksa, proyek Hambalang bukan proyek yang diadakan Kemenpora ketika dia menjadi menteri. Kepada wartawan, Adhyaksa mengaku lelah bolak-balik diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus Hambalang.

"Pengadaan itu kan bukan zaman saya. Mungkin prosedurnya begitu kali ya, setiap ada tersangka baru, jadi saksi lagi. Sudahlah, biar cepat saja deh, mudah-mudahan yang terakhir lah, pulang balik, pulang balik, ini capek," tutur Adhyaksa.

Sebelumnya, Adhyaksa tiga kali diperiksa KPK untuk tiga tersangka lain kasus Hambalang, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, dan mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor.

Selaku mantan Menpora, Adhyaksa dianggap tahu seputar perencanaan proyek Hambalang. Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Adhyaksa mengaku kaget anggaran Hambalang membengkak jadi Rp 2,5 triliun.

Padahal, kata Adhyaksa, anggaran yang diajukan untuk proyek itu dalam perencanaan awal hanya sekitar Rp 125 miliar. Dia juga mengaku telah menyarankan fasilitas olahraga tersebut jangan dibangun di atas tanah Hambalang.

Saran itu, ujar Adhyaksa, berdasarkan fakta sertifikat tanah itu belum ada. Dia pun mengatakan, sampai dia lengser dari kursi menteri pada 2009, sertifikat tersebut belum ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com