Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bolak-balik Jadi Saksi Hambalang, Adhyaksa Dault Mengeluh Capek

Kompas.com - 07/05/2014, 10:41 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (7/5/2014), kembali memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ini adalah pemanggilan keempat untuknya. Dia pun mengaku capek.

"Diperiksa sebagai saksi, saksinya Machfud Suroso," kata Adhyaksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu. Machfud adalah tersangka keempat dalam kasus ini, dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso.

Adhyaksa mengaku tidak mengerti alasan KPK memeriksa dia sebagai saksi bagi Machfud. Apalagi, dia tidak mengenal Machfud yang merupakan orang dekat keluarga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. 

Selain itu, kata Adhyaksa, proyek Hambalang bukan proyek yang diadakan Kemenpora ketika dia menjadi menteri. Kepada wartawan, Adhyaksa mengaku lelah bolak-balik diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus Hambalang.

"Pengadaan itu kan bukan zaman saya. Mungkin prosedurnya begitu kali ya, setiap ada tersangka baru, jadi saksi lagi. Sudahlah, biar cepat saja deh, mudah-mudahan yang terakhir lah, pulang balik, pulang balik, ini capek," tutur Adhyaksa.

Sebelumnya, Adhyaksa tiga kali diperiksa KPK untuk tiga tersangka lain kasus Hambalang, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, dan mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor.

Selaku mantan Menpora, Adhyaksa dianggap tahu seputar perencanaan proyek Hambalang. Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Adhyaksa mengaku kaget anggaran Hambalang membengkak jadi Rp 2,5 triliun.

Padahal, kata Adhyaksa, anggaran yang diajukan untuk proyek itu dalam perencanaan awal hanya sekitar Rp 125 miliar. Dia juga mengaku telah menyarankan fasilitas olahraga tersebut jangan dibangun di atas tanah Hambalang.

Saran itu, ujar Adhyaksa, berdasarkan fakta sertifikat tanah itu belum ada. Dia pun mengatakan, sampai dia lengser dari kursi menteri pada 2009, sertifikat tersebut belum ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com