Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rhoma Irama: PKB Usung Capres dari Partai Lain, Kami Tarik Dukungan

Kompas.com - 01/05/2014, 05:11 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rhoma Irama, salah satu kandidat bakal calon presiden yang pernah didengungkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengancam bakal menarik dukungan bila partai itu mengusung bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden dari partai lain.

"Seandainya PKB mencapreskan (atau) mencawapreskan orang lain, kami memang harus menarik dukungan kepada PKB," ujar Rhoma saat ditemui di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2014) malam. Dia mengatakan, "ancamannya" ini adalah komitmen yang dibuat bersama para pendukungnya.

Meski demikian, Rhoma berjanji tak akan memutus silaturahim dengan PKB sekalipun menarik dukungan karena alasan tersebut. "Kami akan tetap menjaga ukhuwah islamiyah, menjaga hubungan baik dengan PKB," ujar raja dangdut tersebut.

Disinggung soal "Rhoma effect" sebagai penyebab melonjaknya perkiraan perolehan suara PKB, Rhoma mengaku bangga. Dia bangga karena bila efek tersebut memang nyata, berarti dia telah mengantarkan para calon anggota legislatif dari PKB untuk menjadi wakil rakyat. Rhoma pun berharap para wakil rakyat tersebut amanah menjalankan tugas.

Walau bakal menarik dukungan bila PKB mengusung kandidat dari partai lain, Rhoma mengatakan dia akan tetap menghormati dan ikhlas menerima apa pun keputusan partai tersebut. Dia pun mengaku maklum. "Karena situasi dan kondisinya sehingga partai mengambil langkah seperti itu."

Sebelumnya, Rhoma Irama melalui pendukungnya yang tergabung dalam Rhoma Irama for Republik Indonesia (Riforri) mengancam menarik dukungan untuk PKB. Riforri menyampaikan tiga poin yang harus dipenuhi PKB agar Rhoma tidak menarik dukungannya.

Pertama, Rhoma akan menarik dukungan bila PKB tidak konsekuen dengan kesepakatan untuk mencapreskan Rhoma pada Pemilu Presiden 2014. Kedua, Rhoma harus dilibatkan dalam menjalin koalisi dengan partai mana pun. Ketiga, Rhoma menyatakan bakal berjuang untuk umat Islam dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Rhoma tidak hadir dalam jumpa pers Riforri tersebut. Tim suksesnya menyatakan akan menunggu ketegasan PKB dalam waktu dua minggu. Jika nama Rhoma tidak terdaftar sebagai bakal capres dari PKB tanpa ada diskusi, mereka menyatakan Rhoma akan menarik dukungan untuk PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com