KPK: Raskin Tak Tepat Sasaran karena Harganya

"Tidak tepat sasaran karena ada yang tidak mampu membeli rapel raskin. Misal rapel 3 bulan, berarti dia harus menebus 15 Kg dikalikan Rp 1.600 per Kg, dikalikan 3 bulan," kata Direktur Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Romi Dwi Susanto, di Kantor Kemenkokesra, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Jatah raskin untuk November 2014 diserahkan menggunakan sistem rapel pada Februari 2014, berdasarkan data dari tim koordinasi raskin. Jatah raskin untuk Desember pun dibagikan pada Maret.

Menkokesra Agung Laksono menjelaskan, rapelan dua bulan tersebut dilakukan lantaran pada tahun ini terjadi banyak bencana seperti banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Dia berkeyakinan pembagian raskin menggunakan sistem rapel ini akan mengurangi beban masyarakat miskin.

Namun demikian, menurut Dwi, aspek pelaksanaan program raskin juga perlu dicermati. "Kita bayangkan mereka senang mendapat rapelan. Padahal mereka benar-benar tidak mampu menebus. Mungkin perlu dikaji, untuk yang benar-benar miskin itu ya tidak harus nebus. Karena ketidakmampuan ini menimbulkan potensi diambil alih orang yang bisa nebus," jelas Dwi.

Bagaimanapun juga, masyarakat sangat miskin tidak bisa disalahkan lantaran ketidakmampuannya menebus raskin. Dwi berpendapat yang terjadi di lapangan, rakyat miskin menjual hak mereka untuk mendapatkan raskin.

"Ada orang yang mau menebus Rp 4.000 per Kg, rumah tangga sasaran ini merasa seolah-olah untung. Padahal tidak. Malah, yang membeli tadi, kemudian menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi dan merekalah yang untung," papar Dwi.

Pada tahun ini, pemerintah memberikan raskin kepada 15.530.897 rumah tangga sasaran, dengan alokasi 15 kilogram selama 12 bulan. Harga tebus raskin sama dengan tahun lalu yakni Rp 1.600 per kilogram. Sementara itu, realisasi penyaluran pada triwulan satu nasional, sudah mencakup rapelan November dan Desember, rata-rata mencapai 74,39 persen.