Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah dan NU Ingin PKB Pimpin Koalisi Partai Islam

Kompas.com - 19/04/2014, 11:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berharap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bisa menjadi pelopor dan pemimpin koalisi partai islam di pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Pasalnya, berdasarkan hasil hitung cepat pemilu legislatif, PKB mendapatkan suara lebih banyak daripada partai-partai islam lainnya.

"Siapa yang nantinya akan memimpin (koalisi) saya kira harus dibicarakan bersama sama. Tapi tentu harus diprioritaskan dari yang dapat suara terbesar dari rakyat," kata Din dalam diskusi bertajuk 'Membaca Arah Politik Islam' di Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Namun, alih-alih memimpin koalisi, Din justru mengaku ragu PKB akan ikut masuk dalam koalisi. Pasalnya, dalam berbagai kesempatan wawancara di media massa, pimpinan PKB kerap menunjukkan sikap ragu kalau koalisi partai islam bisa terbentuk.

"Mau tidak PKB? Kita ikuti penjelasan di publik katanya tidak mau. Itu katanya tidak possible. Kalau dari partai yang dapat perolehan setingkat diatas saja sudah tidak mau, saya kira susah," ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Pendapat Din tersebut diamini oleh Ketua Persatuan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Slamet Effendi Yusuf. Slamet menilai PKB sebagai partai islam dengan perolehan suara tertinggi di pileg mempunyai tanggung jawab untuk menjadi pemersatu bagi partai islam yang lain.

"Tapi saya lihat inisiatif seperti itu belum muncul. Setiap saya tanya, saya sering dengar jawaban yang diplomatis. 'Sekarang sedang kita jajaki komunikasi dengan semua parpol', begitu jawab mereka," ujar Slamet.

Padahal, menurutnya, momentum PKB memiliki perolehan suara yang cukup jauh di atas partai islam lain akan sulit terulang. Berdasarkan hasil hitung cepat pileg dari berbagai lembaga, PKB diperkirakan mendapat suara sekitar 9 persen, sementara parpol islam lain paling besar hanya mendapatkan sekitar 6 persen.

"Ini adalah momentum, kesempatan PKB menyatukan umat islam. Masih ada waktu kalau mereka mau melakukan itu," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com