Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Masih Lengkapi Data Soal Dana Kampanye Demokrat 2009

Kompas.com - 17/04/2014, 13:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tersangka kasus penerimaan gratifikasi proyek Hambalang dan tindak pidana pencucian uang, Anas Urbaningrum mengatakan, pihaknya tengah melengkapi data dugaan penyimpangan dalam laporan dana kampanye Partai Demokrat dalam pemilu 2009. Nantinya, laporan itu akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sedang diselesaikan penjelasan tertulisnya. Nanti kalau sudah lengkap, insya Allah akan diserahkan (ke KPK)," ujar Anas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2014).

Anas mengaku, dalam laporannya nanti, pihaknya juga akan menyerahkan bukti-bukti terkait penyimpangan dana kampanye Partai Demokrat, baik sumbangan maupun penggunaan.

"Nanti dijelaskan dulu dengan lengkap biar para penelaah mudah membacanya. Kalau tidak dijelaskan, yang tidak tahu kan tidak bisa membaca data itu," ujar Anas.

Saat disinggung mengenai pemeriksaan Bupati Kutai Timur Isran Noor hari ini, Anas mengaku memiliki hubungan baik dengan Isran. Namun, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku tidak tahu kenapa Isran diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasusnya.

"Oh iya? Kapan? Mudah-mudahan nanti ketemu di sana," ujar Anas.

Sebelumnya, KPK mempersilakan Anas untuk menyampaikan data jika memang memiliki bukti-bukti terkait pernyataannya ada aliran dana talangan Bank Century yang digunakan untuk kampanye Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

KPK baru akan menindaklanjuti keterangan Anas jika memang disertai bukti-bukti. KPK meminta Anas menyampaikan laporan beserta buktinya ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, jika informasi yang dimilikinya tidak berkaitan dengan kasus yang tengah disidik KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com