Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Anas Mengaku Serahkan Bukti Aliran Dana Century ke Demokrat

Kompas.com - 28/03/2014, 16:38 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, mengaku akan menyerahkan bukti soal pengakuannya bahwa ada aliran dana talangan Bank Century yang digunakan untuk kampanye Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Menurut Anas, bukti tersebut akan diserahkan ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan, Jumat (29/3/2014).

"Nih dia," ucap Anas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Anas terlihat membawa bundelan kertas.

Menurut Anas, bukti berupa hasil audit akuntan independen tersebut diperolehnya sekitar 10 bulan lalu. Setelah dokumen hasil audit itu dipelajari, Anas menilai adanya kejanggalan. "Ada hal yang aneh, ada yang layak untuk diselidiki lebih jauh," ucapnya.

Menurut Anas, ada daftar nama penyumbang korporasi dan perseorangan yang palsu dalam laporan dana kampanye Partai Demokrat. Penyumbang tersebut ada di dalam daftar, tetapi sesungguhnya mereka tidak menyumbangkan uang untuk biaya kampanye Partai Demokrat.

"Itulah yang saya sebut layak diselidiki KPK, bukan tugas saya dong. Termasuk apakah ada kaitannya dengan kasus Bank Century apa tidak, itu tugas KPK untuk menyelidiki," sambungnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya mengatakan, Anas tidak menyerahkan bukti kepada tim penyidik KPK berupa data soal dugaan aliran dana Century untuk kampanye pemilu presiden Partai Demokrat tahun 2009. KPK pun mempersilakan Anas untuk menyampaikan data jika memang memiliki bukti-bukti terkait pernyataannya tersebut.

Menurut Johan, KPK baru akan menindaklanjuti keterangan Anas jika memang disertai bukti-bukti. Ia juga meminta Anas menyampaikan laporan beserta buktinya ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, jika informasi yang dimilikinya tidak berkaitan dengan kasus yang tengah disidik KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com